DPRD Sumut Tegaskan Pentingnya Pengawasan Tiga Proyek Jalan Dinas Bina Marga Rp238 Miliar

DPRD Sumut melalui Komisi D memberikan peringatan tegas terkait tiga proyek jalan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Pengawasan terhadap proyek-proyek ini sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus korupsi yang pernah mencoreng reputasi proyek serupa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pentingnya Pengawasan Proyek Jalan Dinas Bina Marga

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, menyatakan bahwa pengawasan yang ketat adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi sebelumnya tidak terulang. “Kami harus memperkuat pengawasan agar insiden yang pernah terjadi pada proyek jalan di Paluta tidak terulang lagi,” ujarnya pada Senin (13 April 2026).

Timbul menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pengawasan, termasuk masyarakat setempat. Dengan keterlibatan ini, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan yang efektif menjadi sangat penting, mengingat adanya sejarah buruk yang melibatkan pejabat dari Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, termasuk sosok-sosok terlibat lainnya.

Pentingnya Keterlibatan Masyarakat

Melalui keterlibatan masyarakat, diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek. Timbul menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk turut serta menjaga agar proyek dapat berjalan sesuai rencana dan anggaran yang ditetapkan.

Langkah Pengawasan dari DPRD Sumut

Komisi D DPRD Sumut berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Timbul menjelaskan bahwa mereka akan menerapkan pendekatan yang lebih intensif di lapangan untuk memantau jalannya proyek. “Kami akan memperkuat pengawasan sesuai tupoksi yang kami miliki. Hal ini penting agar tidak ada lagi stigma negatif terhadap proyek pembangunan di Pemprov Sumut,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada kontraktor untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan serta spesifikasi yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah.

Proyek yang Diawasi

Pemerintah Provinsi Sumut, melalui Dinas BMBKCK, telah menyelesaikan proses tender untuk tiga paket proyek jalan yang total anggarannya mencapai Rp238,8 miliar dari APBD 2026. Tiga proyek tersebut mencakup:

• Jalan Sipiongot-Batas Tapanuli Selatan (Tolang) dengan nilai Rp72 miliar
• Jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu senilai Rp96 miliar
• Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp70,8 miliar

Detail Tender dan Pemenang Proyek

Semua proyek tersebut menggunakan skema tender pascakualifikasi dengan sistem penawaran terendah. Dari hasil penelusuran, nilai penawaran pemenang pada ketiga paket tersebut hanya sedikit berbeda dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Misalnya, paket Rp72 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp70,5 miliar, paket Rp96 miliar dengan penawaran sekitar Rp94,3 miliar, dan paket Rp70,8 miliar dengan penawaran sekitar Rp69 miliar.

Selisih penurunan harga yang terjadi berkisar antara 1,6% hingga 2,4%, yang tergolong minim mengingat jumlah peserta tender yang mencapai puluhan perusahaan. Menariknya, dua dari tiga proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang sama, yakni PT Sumatera Pioneer Building Material, sementara satu paket lainnya dimenangkan oleh PT Zhafiara Tetap Jaya.

Menjaga Integritas Proyek

Proses pengawasan yang ketat diharapkan dapat menjaga integritas proyek-proyek ini. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan, guna memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lebih jauh, Timbul Jaya Sibarani menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, tidak hanya saat proyek berlangsung, tetapi juga setelah proyek selesai. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dipertahankan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kesimpulan

Keseriusan DPRD Sumut dalam mengawasi proyek jalan Dinas Bina Marga senilai Rp238,8 miliar menunjukkan komitmen untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi. Dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan pengawasan yang ketat, diharapkan proyek-proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengawasan yang efektif tidak hanya akan menciptakan pembangunan yang berkualitas, tetapi juga akan memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.