Tender Rp238 Miliar Dinas Bina Marga Sumut Menarik Perhatian, Satu Kontraktor Selenggarakan Dua Proyek

Dalam dunia konstruksi publik, tender dinas bina marga Sumut terbaru berhasil menarik perhatian banyak pihak. Dengan total anggaran mencapai Rp238 miliar, tiga paket proyek yang ditawarkan menciptakan dinamika kompetitif yang cukup menarik. Namun, perolehan dua dari tiga proyek oleh satu kontraktor yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan integritas dalam proses tender tersebut. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang proses tender, hasilnya, serta implikasi yang mungkin timbul dari situasi ini.

Detail Proyek yang Ditenderkan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman LPSE Sumut pada tanggal 9 April 2026, terdapat tiga paket pekerjaan utama yang ditangani oleh Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Sumut. Rincian masing-masing proyek adalah sebagai berikut:

• Ruas Sipiongot-Batas Tapanuli Selatan (Tolang) dengan anggaran sebesar Rp72 miliar.
• Ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu dengan pagu Rp96 miliar.
• Ruas Hutaimbaru-Sipiongot dengan anggaran Rp70,8 miliar.

Ketiga proyek ini menggunakan skema tender pascakualifikasi dengan sistem penawaran harga terendah, yang berarti bahwa pemenang tender adalah yang menawarkan harga terendah di antara para peserta. Dari hasil penelusuran, tampak bahwa nilai penawaran pemenang untuk ketiga paket proyek tersebut hanya memiliki selisih kecil dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mencerminkan persaingan yang sangat ketat.

Analisis Penawaran dan Kompetisi

Setiap paket proyek memiliki nilai pemenang yang sangat dekat dengan HPS, yang menunjukkan bahwa kompetisi di antara peserta tidak sepeka yang diharapkan. Berikut adalah rincian penawaran pemenang untuk masing-masing paket:

• Paket Rp72 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp70,5 miliar.
• Paket Rp96 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp94,3 miliar.
• Paket Rp70,8 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp69 miliar.

Selisih penurunan harga yang ditemukan berkisar antara 1,6 persen hingga 2,4 persen. Angka ini terbilang minim, terutama ketika mempertimbangkan jumlah peserta tender yang mencapai puluhan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya keanehan, mengingat biasanya dalam tender dengan banyak peserta, persaingan harga cenderung lebih agresif.

Dominasi Satu Kontraktor

Menarik untuk dicatat bahwa dua dari tiga paket proyek dimenangkan oleh kontraktor yang sama, yaitu PT Sumatera Pioneer Building Material, sedangkan satu paket lainnya jatuh ke tangan PT Zhafiara Tetap Jaya. Dominasi satu perusahaan dalam memenangkan beberapa proyek besar ini memicu kekhawatiran akan adanya praktik pengaturan dalam proses tender.

Komentar Ahli dan Tindakan yang Diharapkan

Otti Batubara, Direktur Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi), memberikan pandangannya terkait pola tender yang terjadi. Menurutnya, selisih penawaran yang sangat tipis dari HPS, terutama dalam tender dengan banyak peserta, merupakan indikasi yang mencurigakan.

“Dalam tender yang diikuti banyak peserta, seharusnya ada variasi harga yang lebih signifikan. Jika penurunan harga hanya berkisar antara 1 hingga 2 persen, ini patut dipertanyakan,” ungkap Otti. Ia juga mengingatkan bahwa ketika satu perusahaan sukses memenangkan lebih dari satu paket besar, hal ini perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pengaturan yang merugikan proses tender.

Panggilan untuk Pengawasan Lebih Ketat

Otti menekankan pentingnya pengawasan dari aparat pengawas internal pemerintah serta lembaga penegak hukum. “Ini menyangkut uang rakyat hampir Rp240 miliar. Proses tender harus transparan, kompetitif, dan tidak merugikan keuangan daerah,” tambahnya.

Sampai saat ini, Dinas BMBKCK Sumut belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu ini. Namun, dari informasi yang diperoleh melalui akun media sosial Dinas BMBK Sumut, ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis daerah Sumut untuk tahun 2026.

Harapan dari Dinas Bina Marga

Kepala Dinas BMBKCK Sumut, Chandra Dalimunthe, mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan ketiga proyek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip tepat mutu, tepat waktu, serta akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap proyek.

“Kami berharap semua pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ada kendala yang berarti,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa proyek yang dibiayai oleh anggaran publik dikelola dengan baik dan penuh integritas.

Kesimpulan: Pentingnya Transparansi dalam Tender

Melihat dari semua rincian di atas, jelas bahwa tender dinas bina marga Sumut ini menyimpan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan proyek publik. Dengan anggaran yang besar dan banyaknya peserta, proses tender harus dilakukan dengan penuh keadilan untuk mencegah adanya penyimpangan. Keterlibatan masyarakat dan pengawasan yang ketat dari lembaga terkait menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, pengawasan dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama rakyat yang menjadi pemilik anggaran tersebut.