Gubernur Bobby Nasution Targetkan Kunker DPR RI Dukung Pengembangan Bank Sumut secara Positif
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, baru-baru ini mengungkapkan harapannya agar Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI mampu memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan pengembangan PT Bank Sumut. Kunker ini diharapkan dapat memperkuat kinerja bank daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal.
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di PT Bank Sumut
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bobby Nasution dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Rabu, 1 April 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah bupati dan walikota dari seluruh daerah di Sumatera Utara dan pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Nasution menekankan bahwa Bank Sumut harus beroperasi sejalan dengan berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan adanya kunjungan ini, ia berharap akan tercipta dorongan yang dapat memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.
Pentingnya Peran BPD dalam Perekonomian Daerah
“Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Sumut sering kali terkesan sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat bertahan dan memberikan dividen. Oleh karena itu, penting untuk mengingat bahwa Sumut adalah provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota, yang memiliki potensi fiskal yang signifikan,” ungkap Bobby.
Ia juga menyoroti bahwa saat ini posisi PT Bank Sumut masih berada di bawah beberapa BPD yang ada di Pulau Jawa, seperti yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Meskipun demikian, Bank Sumut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank di wilayah Sumatera lainnya. Harapannya, kehadiran para legislator dapat memberikan angin segar dalam meningkatkan tata kelola serta performa BUMD ini.
Strategi Peningkatan Dividen dan Kemandirian BUMD
“Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi Bank Sumut untuk meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang mandiri. Kenaikan bunga deposito, seperti yang dilakukan oleh BPD yang lebih besar dan bank BUMN yang memiliki kekuatan finansial lebih solid, merupakan langkah yang diharapkan dapat diambil,” tambahnya.
Peran Strategis BUMD dalam Perekonomian Daerah
Ketua Tim Kunker yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menekankan bahwa keberadaan BUMD bukan hanya sekadar entitas bisnis, melainkan juga berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dari BUMD harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
- Pengembangan usaha lokal
- Peningkatan akses layanan keuangan
- Penguatan tata kelola internal
- Peningkatan kinerja kredit
- Sinergi antara BUMD dan pemerintah
Bahtra juga menegaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, termasuk dalam hal tata kelola, pengendalian internal, dan kinerja BUMD. Isu-isu seperti pengelolaan kredit perlu menjadi perhatian utama agar masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari keberadaan BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.
Komitmen Bersama untuk Meningkatkan Tata Kelola
Bahtra menunjukkan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan DPR RI akan mampu menciptakan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Komitmen kolektif untuk meningkatkan tata kelola, profesionalisme, serta menjaga integritas dianggap sebagai kunci utama untuk menciptakan BUMD yang sehat dan kompetitif.
Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Baik
Dalam konteks yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah, serta pengelolaan keuangan yang baik dan tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan untuk memperkuat BUMD di seluruh daerah. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat peran BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI sedang mempersiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD. Model ini diharapkan dapat memperbaiki berbagai aspek dalam pengelolaan BUMD ke depan.
Transformasi Tata Kelola BUMD
Beberapa poin penting dalam model tata kelola baru yang sedang dipersiapkan meliputi:
- Pemisahan fungsi antara aspek finansial dan pelayanan publik
- Pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal
- Akses permodalan yang lebih fleksibel
- Pengelolaan aset yang lebih adaptif
- Tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel
Dengan demikian, diharapkan tata kelola BUMD akan semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.
Acara tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemprov Sumut dan Komisi II DPR RI. Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, beserta jajaran direksi dan komisaris, serta para kepala daerah dan pejabat terkait lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut, menandakan bahwa kolaborasi dan sinergi adalah langkah penting untuk mendorong pengembangan Bank Sumut ke arah yang lebih baik.
